Berita

  Nomor Bukti Pemotongan    : 1.3-mm.yy – xxxxxxx NIK/No Paspor, kode Negara, domisili, dasar pengenaan pajak. Kode objek pajak Pembuatan bikti potong PPh 21(tidak final) : a.   Untuk pegawai tetap dilakukan setelah Masa Pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) dengan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 b.   Untuk pegawai tidak tetap dilakukan setelah dilakukan pemotongan dengan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pph-final-atas-bunga-simpanan-koperasi Dasar Hukum PP 15 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi PMK-112/PMK.03/2010 (berlaku sejak 14 Juni 2010) tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi Tarif 0% […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-penghitungan-pajak-penghasilan-pasal-21 Tarif Dan Penerapannya Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut: Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah Kapan kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)? Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut. Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-harga-transfer-transfer-pricing Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pembelian-dari-pedagang-pengumpul-dan-bukan-pedagang-pengumpul Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-utang-pajak-dan-penagihannya Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus […]

FORMULIR 1721 – III DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAKA PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL) Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VIII Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP […]

1. Kode Kantor        :250    Unit Kerja            :Kanwil DJP Kalimantan Timur    Alamat                :GKN Lt. 3 Jl. Jend. A. Yani No.68-69     Nomor Faksimili        :421900   2. Kode Kantor        :725    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Balikpapan    Alamat                :Jl. […]

1. Kode Kantor : 70 Unit Kerja : Kanwil DJP Bengkulu & Lampung Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 223 Nomor Faksimili : 35401 260535(sekr), 262573(Ka) (0721) 260536 2. Kode Kantor:311 Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bengkulu Alamat : Jl. Pembangunan No.6 PO BOX-59 Nomor Faksimili : 38225 345116, 345117, 21961, 20127 3. […]