first-page
Panduan Mendaftarkan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Panduan Mendaftarkan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mengapa Memiliki NPWP? Memiliki NPWP sangat penting bagi setiap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki NPWP […]

Read more »
DJP Pajak

Akses Layanan DJP Menggunakan NIK untuk Wajib Pajak

Kini, kemudahan dalam akses layanan perpajakan telah hadir dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Penyederhanaan nomor identitas ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk tidak perlu lagi membawa kartu atau menghafal NPWP.

Read more »

Sadar bayar pajak, sadar APBN, berarti Indonesia maju!

Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 250 juta jiwa. Hanya, 32,77 juta jiwa (2016) yang terdaftar memiliki NPWP. Berdasarkan jumlah tersebut, Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan hanya 12,5 juta jiwa (2016). Ini berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan masih rendah. Padahal pajak merupakan tulang punggung negara yang berkontribusi menyumbang lebih […]

Read more »

Import CSV file TaxCalc ke e-SPT Masa PPh Pasal 21 2014

Laporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tahun 2014 Buka Aplikasi TaxCalc Light & e-SPT Masa 21-26 2014 Login ke program TaxCalc Light dengan user & password anda. (User :001, Password :01 bila anda tidak pernah meng-edit). Dan kemudian pilih tahun aktif (Untuk import e-SPT berlaku untuk tahun 2014 dan/atau diatasnya) Untuk program e-SPT: Pilih Data base […]

Read more »

Penerbitan Faktur Pajak Sesuai PER-24/PJ/2012

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/penerbitan-faktur-pajak-sesuai-24pj2012 Terhitung 1 April 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak yang terbaru akan mulai berlaku. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang Pajak Pertambahan Nilai, terutama terkait […]

Read more »

Seri PPh – PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Bank Indonesia

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pph-final-atas-bunga-deposito-dan-tabungan-serta-diskonto-bank-indonesia Dasar Hukum PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI KMK-51/KMK.04/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI SE-01/PJ.43/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PP 131 Tahun 2000 Objek PPh Final […]

Read more »

Seri PPN dan PPnBM – Kewajiban Membayar PPN

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-kewajiban-membayar-ppn Apa itu Pajak Pertambahan Nilai? Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam Undang […]

Read more »

Seri PBB – Klasifikasi Bumi dan Bangunan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-klasifikasi-bumi-dan-bangunan-dan-penghitungan-pajak-bumi-dan-bangunan Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut […]

Read more »

Istilah-Istilah Perpajakan – Pemeriksaan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-pemeriksaan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif […]

Read more »

Seri PPh – Tarif PPh Atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-uang-pesangon-uang-manfaat-pensiun-tunjangan-hari-tua-dan-jaminan Uang pesangon merupakan penghasilan yang diterima pegawai sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (antara lain cuti tahunan yang belum diambil). Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus Rizaldi dan Sofyan Maliki merupakan pegawai PT Sabar Abadi. Pada akhir tahun 2010 perusahaan […]

Read more »

Seri KUP – Surat Pemberitahuan dan Batas Pembayaran Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-surat-pemberitahuan-dan-batas-pembayaran-pajak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran […]

Read more »

Mengapa Wajib Lapor Pajak?

Setiap tahun kita sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk melaporkan pajak. Bukan hanya pajak kendaraan bermotor atau lainya. Sesungguhnya masih banyak pajak-pajak yang lain. Tapi Memang sebagian besar masyarakat Indonesia lebih familiar dengan pajak Penghasilan PPh dan pajak kendaraan bermotor. Dibawah ini dibahas, kenapa kita harus melaporkan pajak kita. “Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur II

1. Kode Kantor        :210    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Timur II    Alamat                :Jl. Raya Rungkut Industri No.10     Nomor Faksimili        :8478797, 8478794(sekre)   2. Kode Kantor        :641    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo    Alamat                :Jl. Raya […]

Read more »

Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/Pmk.03/2016 Mengenai Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya.    File dapat didownload disini  

Read more »

Permudah Pencetakan Form Pajak yang Tercetak Tidak Lengkap (Terpotong) di TaxCalc Menggunakan FinePrint

Jika anda mengalami kendala pencetakan Form Pajak di Aplikasi TaxCalc menggunakan format kertas dimana hasil print form terpotong atau tidak sepenuhnya terprint sedangkan yang anda inginkan adalah format kertas dengan ukuran A4 atau letter dan hasil print lengkap  tanpa terpotong, Maka Software FinePrint adalah salah satu tools yang akan membantu anda untuk melakukan hal tersebut. […]

Read more »

Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru 2017

Seperti yang telah kita ketahui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 54.000.000,00 atau setara dengan Rp 4.500.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami […]

Read more »

Seri PPh – Bunga yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23 (Tidak Final)

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-bunga-yang-merupakan-objek-pajak-pph-pasal-23-tidak-final Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun […]

Read more »

Seri PPN dan PPnBM – PPN Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-yang-dibebaskan-atas-impor-danatau-penyerahan-barang-kena-pajak Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak […]

Read more »

Seri PBB – Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pendaftaran-dan-pendataan-objek-pajak-bumi-dan-bangunan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti : sketsa/denah objek pajak; […]

Read more »

Norma Penghitungan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/norma-penghitungan   NO.URUT KODE JENIS USAHA WAJIB PAJAK PERSEORANGAN 10 IBU KOTA PROP KOTA PROP LAINNYA DAERAH LAINNYA   10000 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN       1. 11000 Pertanian tanaman pangan 15 15 15 2. 12111 Kelapa dan kelapa sawit 11.5 11 10 3. 12113 Kopi 11.5 11 10 4. […]

Read more »

Seri PPh – Tarif PPh Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-dividen-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak-orang-pribadi-dalam Dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh yang bersifat final adalah 10% dari jumlah bruto dividen yang diterima. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah: […]

Read more »

Seri KUP – Surat Keterangan Fiskal

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-surat-keterangan-fiskal Dalam kondisi tertentu seperti dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seringkali disebutkan adanya persyaratan bahwa calon penyedia barang/jasa harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan data pemenuhan kewajiban perpajakan atas […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

1. Kode Kantor        :310    Unit Kerja            :Kanwil DJP Wajib Pajak Besar    Alamat                :Jl. Medan Merdeka Timur 16    Nomor Faksimili        :3520680   2. Kode Kantor        :91    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu    Alamat                :Jl. Medan […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III

1. Kode Kantor        :220    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Timur III    Alamat                :Jl. S.Parman No. 100    Nomor Faksimili        :403463   2. Kode Kantor        :651    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang    Alamat                :Malang Trade Center Kav.1-6 […]

Read more »