Berita

Pajak bisnis e-commerce menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha digital. Pemerintah telah mengatur ketentuan pajak untuk memastikan bahwa transaksi elektronik berkontribusi terhadap pendapatan negara. Pelaku e-commerce wajib memahami jenis pajak yang berlaku agar terhindar dari sanksi administratif atau denda. Regulasi Pajak Bisnis E-Commerce Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi pajak yang […]

Dalam dunia perpajakan dan investasi, tax holiday dan tax allowance sering digunakan untuk menarik minat investor. Keduanya merupakan insentif pajak yang membantu meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Tax allowance memberikan potongan pajak bagi perusahaan, sedangkan tax holiday membebaskan pajak dalam waktu tertentu. Pemerintah menerapkan kedua kebijakan ini agar ekonomi lebih berkembang dan investor semakin […]

Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan subsidi motor listrik untuk tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk setiap pembelian motor listrik baru. Kini, skema insentif berubah dengan memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Insentif ini diharapkan mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik roda dua. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga […]

Mau tahu cara mudah lapor pajak untuk freelancer? Simak penjelasan lengkapnya dibawah! Freelancer tetap memiliki kewajiban membayar dan melaporkan pajak penghasilan. Pekerjaan lepas tetap menghasilkan uang dan dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku. Pelaporan pajak dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan formulir 1770. Dengan memahami cara pelaporan yang benar, freelancer dapat memenuhi kewajibannya dengan […]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penerimaan pajak kripto dari transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp 1,09 triliun hingga akhir 2024. Pemungutan pajak yang dimulai sejak pertengahan 2022 mencakup pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah mencatat penerimaan pajak kripto sebesar Rp 620,4 miliar pada 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai […]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah menetapkan aturan perpajakan yang lebih ringan. Peraturan pajak UMKM mencakup tarif pajak penghasilan final, batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta kewajiban pelaporan pajak bulanan dan tahunan. Peraturan pajak UMKM mengacu pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang No. 20 […]

Lelang pajak serentak adalah kegiatan lelang barang sitaan milik penunggak pajak yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Lelang ini diselenggarakan di seluruh Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara dan menekan angka penunggakan pajak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Irawan, hadir dalam penandatanganan kesepakatan […]

Pemerintah resmi menerapkan kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN ini hanya diberlakukan pada barang dan jasa mewah yang sebelumnya sudah dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat umum tidak perlu khawatir. Barang kebutuhan pokok dan jasa esensial tetap dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif nol […]

Pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan fiskal. Salah satu langkah strategis adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan insentif pajak kendaraan listrik untuk mempercepat transisi ke energi bersih. Kebijakan ini bertujuan menekan harga kendaraan listrik agar lebih terjangkau serta mendukung industri otomotif dalam negeri. Kebijakan […]

Pengenalan Apa Itu Coretax Apa itu Coretax? Coretax adalah sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajaknya. Cortax telah resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sejak awal Januari 2025 sebagai langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dibangun sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi […]

Apakah Anda mengalami SPT 1770S dengan status kurang bayar? Jangan khawatir, ada beberapa langkah mudah untuk melaporkannya dan menyelesaikan pembayaran pajak yang kurang. SPT 1770S kurang bayar terjadi ketika jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan […]

Tarif bunga sanksi pajak digunakan sebagai dasar dalam menghitung sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga pajak. Besaran tarif bunga ini berlaku untuk periode tertentu dalam satu bulan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan tarif ini, wajib pajak dapat mengetahui besaran sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Ketentuan tarif bunga sanksi pajak […]

Dalam menghitung tarif PPh Pasal 21 terbaru, akan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif ini diatur dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023 sebagai pedoman pemotongan pajak. Dengan memahami aturan ini, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan akurat. Cara Kerja Tarif Efektif PPh Pasal 21 Terbaru Tarif efektif PPh Pasal 21 digunakan untuk mempermudah perhitungan […]

Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Pelajari skema baru ini dan periksa contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai tahun 2025. Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah […]

Pemerintah telah memperkenalkan skema baru untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebagai dasar hukum, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Lalu, bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan sistem TER? Alasan […]

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mengapa Memiliki NPWP? Memiliki NPWP sangat penting bagi setiap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki NPWP […]

Kini, kemudahan dalam akses layanan perpajakan telah hadir dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Penyederhanaan nomor identitas ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk tidak perlu lagi membawa kartu atau menghafal NPWP.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 pada pasal 18 menyatakan bahwa : (1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah Pekerja (1a) Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Gaji atau Upah Pekerja. (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau […]

Merupakan alur / diagram flow untuk menyampaikan SPT (Baik SPT Kertas maupun e-SPT)   Wajib e-SPTapabila dalam satu masa pajak terdapat: a.       Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap/penerima pensiun/PNS, TNS/POLRI, Pejabat Negara lebih dari 20 orang; dan/atau b.      Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen; […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/kurangi-penyalahgunaan-faktur-pajak-penomoran-faktur-pajak-diatur-kembali Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketentuan dalam membuat Faktur Pajak (FP) sekarang mengalami perubahan signifikan terutama dalam hal sistem penomoran. Hal tersebut diatur dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-bagi-dokter Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Dokter Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-atas-jasa-persewaan-ruangan Jasa Persewaan Ruangan Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi : jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-keberatan-atas-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan Alasan Pengajuan Keberatan Dalam hal Wajib Pajak (WP) merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai : luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya. Perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan Pegawai Pajak. Persyaratan Pengajuan Keberatan Untuk dapat dipertimbangkan sebagai permohonan keberatan, pengajuan keberatan harus memenuhi syarat formal […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/keberatan-banding-dan-peninjauan-kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib […]