Berita

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mengapa Memiliki NPWP? Memiliki NPWP sangat penting bagi setiap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki NPWP […]

Kini, kemudahan dalam akses layanan perpajakan telah hadir dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Penyederhanaan nomor identitas ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk tidak perlu lagi membawa kartu atau menghafal NPWP.

Tax Calculator atau TaxCalc kini release versi terbarunya yaitu versi 2.0 Build 61 dengan perubahan update  BPJS  Ketenagakerjaan – Jaminan  Pensiun  untuk  batas  paling  tinggi  upah  sebagai  dasar  perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang pemberlakuannya mulai bulan Maret 2018 sebesar Rp 8.094.000,- (Delapan juta Sembilan puluh Empat ribu rupiah)  per  bulan,  sebelumnya  adalah  sebesar  Rp  […]

Kelas perawatan berapa yang ditanggung ketika harus rawat inap ? Di ruang perawatan kelas III bagi:    Peserta PBI Jaminan Kesehatan    Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III Di ruang Perawatan kelas II bagi: Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri […]

Nomor Bukti pemotongan : 1.4 – mm.yy – xxxxxxx (dua digit pertama kode; mm : masa pajak; yy: tahun; xxxxxxx: no urut sepanjang tahun) NIK/No Paspor Kode Objek Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-tata-cara-restitusi-ppn DASAR HUKUM Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM PKP HANYA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PADA AKHIR TAHUN BUKU Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke […]

Pajak Penghasilan Pasal 21 Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah Dana pensiun […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-barang-dan-jasa-yang-tidak-dikenai-ppn Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/keberatan-pajak-tingkat-lanjut Guna memberikan pemahaman lebih lanjut kepada Wajib Pajak terkait proses keberatan, berikut ini disajikan artikel yang disarikan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Artikel ini disarikan apa adanya, dan diharapkan bagi Wajib Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-penghasilan-dari-barang-bawaan-impor Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan kepabeanan, termasuk dalam kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang tersebut. Ketentuan pengecualian ini dilaksanakan oleh Direktorat […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pembetulan-ketetapan-pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.   A. Kesalahan atau Kekeliruan dalam Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari […]

Formulir 1721 – II DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASA 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongna PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI Bagian Header FOrmulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya masa pajak januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       […]

1. Kode Kantor        :290    Unit Kerja            :Kanwil DJP Nusa Tenggara    Alamat                :Jl. Sriwijaya No. 182-B    Nomor Faksimili        :83126              647862, 640901              (0370) 647883, 640901   2. Kode Kantor        :911    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak […]

1. Kode Kantor        :190    Unit Kerja            :Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta    Alamat                :JL. Ring Road Utara Nomor 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman    Nomor Faksimili        :4333954   2. Kode Kantor        :541    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta    Alamat           […]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun pada: ·        Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Rp. 300.000,-) dan ayat 2 (Rp. 3.600.000,-) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. ·        Pasal 29 ayat 3 yang […]

Pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mana untuk pertama kali peserta terdaftar ? Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. […]

  Nomor Bukti Pemotongan    : 1.3-mm.yy – xxxxxxx NIK/No Paspor, kode Negara, domisili, dasar pengenaan pajak. Kode objek pajak Pembuatan bikti potong PPh 21(tidak final) : a.   Untuk pegawai tetap dilakukan setelah Masa Pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) dengan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 b.   Untuk pegawai tidak tetap dilakukan setelah dilakukan pemotongan dengan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pph-final-atas-bunga-simpanan-koperasi Dasar Hukum PP 15 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi PMK-112/PMK.03/2010 (berlaku sejak 14 Juni 2010) tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi Tarif 0% […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-penghitungan-pajak-penghasilan-pasal-21 Tarif Dan Penerapannya Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut: Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah Kapan kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)? Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut. Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-harga-transfer-transfer-pricing Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pembelian-dari-pedagang-pengumpul-dan-bukan-pedagang-pengumpul Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-utang-pajak-dan-penagihannya Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus […]

FORMULIR 1721 – III DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAKA PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL) Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VIII Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP […]