Berita

Tax treaty Indonesia merupakan perjanjian perpajakan antara Indonesia dan negara lain untuk mengatur hak pemajakan atas penghasilan lintas negara. Perjanjian ini membantu mencegah pengenaan pajak berganda terhadap penghasilan yang sama. Dalam kegiatan bisnis internasional, satu transaksi dapat melibatkan lebih dari satu yurisdiksi pajak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kewajiban pajak di Indonesia sekaligus di negara mitra. […]

PPh Final UMKM tetap menggunakan tarif 0,5% dari omzet dalam ketentuan terbaru. Namun, pemerintah memperketat kriteria badan usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Perubahan ini membuat sejumlah badan usaha perlu menyiapkan administrasi sebelum beralih ke mekanisme perpajakan umum. Tanpa persiapan, pencatatan transaksi dan perhitungan pajak bisa menjadi lebih rumit. Karena itu, masa transisi dapat dimanfaatkan […]

Self-assessment system membuat wajib pajak memiliki peran yang lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak perlu menunggu petugas menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan. Sistem ini menjadi salah satu prinsip utama dalam perpajakan Indonesia. Karena itu, memahami cara kerjanya penting bagi […]

Surat paksa pajak merupakan salah satu instrumen penagihan pajak yang digunakan ketika wajib pajak belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi bagian dari proses penagihan pajak secara aktif. Penerbitan surat paksa tidak muncul tanpa tahapan sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan berdasarkan ketentuan setelah wajib pajak memiliki utang […]

Bukti Potong A1 dan A2 merupakan dua dokumen yang penting dalam pemotongan PPh Pasal 21. Keduanya sama-sama menjadi bukti bahwa PPh 21 atas penghasilan telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi penghasilan. Namun, penggunaannya berbeda berdasarkan status penerima dan lingkungan pemberi kerja. Bagi wajib pajak orang pribadi, bukti potong juga menjadi dasar untuk melaporkan penghasilan dan […]

Sengketa pajak dapat terjadi ketika wajib pajak memiliki perbedaan pendapat dengan otoritas pajak mengenai ketetapan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan. Perselisihan tersebut dapat berkaitan dengan jumlah pajak, sanksi, pemeriksaan, maupun penafsiran aturan. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang tepat karena proses penyelesaiannya memiliki prosedur dan batas waktu tertentu. Wajib pajak perlu memahami dasar permasalahan sebelum menentukan langkah […]

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam menentukan penghasilan kena pajak berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Proses ini dilakukan dengan menyesuaikan pencatatan akuntansi terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan perusahaan menggunakan standar akuntansi untuk menggambarkan kondisi bisnis secara menyeluruh. Sementara itu, perhitungan pajak mengikuti aturan yang menetapkan penghasilan dan biaya yang dapat diperhitungkan secara fiskal. Perbedaan […]

Faktur pajak uang muka menjadi bagian penting dalam transaksi ketika pembeli melakukan pembayaran sebelum barang atau jasa diserahkan. Kondisi ini cukup umum dalam transaksi bisnis, terutama ketika pembayaran dilakukan secara bertahap atau menggunakan sistem uang muka. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), setiap tahap pembayaran perlu dicatat sesuai kondisi transaksi. Karena itu, penting memahami perbedaan antara […]

Efisiensi pajak membantu perusahaan maupun individu mengelola kewajiban perpajakan secara lebih terencana. Strategi ini bertujuan mengoptimalkan pembayaran pajak tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan pajak yang baik dapat membantu wajib pajak memahami berbagai insentif dan fasilitas perpajakan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatur transaksi serta pengeluaran secara lebih efektif. Efisiensi bukan berarti menghindari kewajiban pajak. Wajib […]

PER-8/PJ/2026 membawa sejumlah penyesuaian pada ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak dalam pelaksanaan Coretax. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan aturan ini untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan mekanisme kode billing, pemindahbukuan, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Peraturan ini ditetapkan pada 28 Juli 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal tersebut. Lantas, apa saja perubahan yang perlu diperhatikan wajib […]

Kompensasi pajak menjadi salah satu mekanisme perpajakan yang penting bagi wajib pajak. Mekanisme ini memungkinkan kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan kewajiban pajak berikutnya. Dalam praktiknya, kompensasi dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayarkan pada periode selanjutnya. Wajib pajak perlu memahami ketentuan yang berlaku agar proses tersebut berjalan sesuai aturan. Kompensasi biasanya berkaitan dengan kondisi […]

Pajak penghasilan dividen perlu dipahami oleh investor yang memperoleh pembagian keuntungan dari kepemilikan saham. Dividen dapat berasal dari perusahaan dalam negeri maupun perusahaan yang berdomisili di luar negeri. Perlakuan pajaknya bergantung pada sumber dividen dan kondisi penerimanya. Karena itu, investor perlu memahami ketentuan perpajakan sebelum menggunakan atau menginvestasikan kembali dana tersebut. Apa Itu Dividen dan […]

Pajak usaha konstruksi menjadi salah satu kewajiban yang perlu diperhatikan setiap perusahaan atau pelaku bisnis konstruksi. Jenis pajaknya dapat berbeda sesuai kegiatan, status usaha, serta bentuk transaksi yang dilakukan. Pemahaman mengenai pajak membantu perusahaan menghindari kesalahan saat menghitung dan melaporkan kewajiban. Pengelolaan pajak yang tertib juga mendukung administrasi bisnis agar berjalan lebih teratur. Jenis Pajak […]

Pajak transaksi digital menjadi perhatian penting seiring meningkatnya aktivitas jual beli melalui platform online. Pelaku usaha perlu memahami kewajiban pajak yang dapat muncul dari kegiatan tersebut. Transaksi digital mencakup berbagai aktivitas, seperti penjualan melalui marketplace, layanan berlangganan, hingga perdagangan produk digital. Setiap kegiatan dapat memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Pemahaman mengenai aturan pajak membantu pelaku […]

PMK 8 Tahun 2026 membawa perubahan pada aturan mengenai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Pemerintah menerbitkan aturan ini untuk menyesuaikan rincian data serta mekanisme penyampaiannya dengan kebutuhan administrasi perpajakan saat ini. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 dan mulai berlaku pada 27 Februari 2026. Lalu, apa saja yang berubah dan apa […]

Jenis pajak menjadi hal penting yang perlu dipahami pengusaha properti sebelum menjalankan transaksi. Kewajiban pajak dapat muncul ketika membeli, menjual, menyewakan, atau mengembangkan properti. Setiap kegiatan memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda. Karena itu, pengusaha perlu memahami jenis pajak yang berkaitan dengan aktivitas bisnisnya. Pemahaman tersebut membantu pengusaha menyiapkan biaya dan menghindari kesalahan administrasi. Pengelolaan pajak […]

Aset kripto kini menjadi bagian dari ekosistem aset keuangan digital di Indonesia. Perubahan status tersebut ikut membawa penyesuaian pada aturan perpajakannya melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan mengatur perlakuan PPN serta PPh atas transaksi aset kripto. Lalu, bagaimana pajak aset kripto berlaku setelah aturan tersebut diterapkan? […]

Ketika pembayaran pajak melebihi jumlah yang seharusnya terutang, pengembalian pendahuluan pajak dapat membantu wajib pajak mendapatkan kembali kelebihan pembayaran tanpa harus menunggu proses pemeriksaan terlebih dahulu. Pemerintah kini memperbarui mekanisme tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 (PMK-28/2026). Aturan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2026 dan menggantikan PMK 39/PMK.03/2018 beserta perubahan terakhirnya […]

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua kelompok pajak yang memiliki peran berbeda dalam sistem perpajakan Indonesia. Keduanya membantu pemerintah membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kewenangan menjadi salah satu hal utama yang membedakan kedua jenis pajak tersebut. Pemerintah pusat mengelola pajak pusat, sedangkan pemerintah daerah mengelola pajak daerah sesuai kewenangannya. Memahami perbedaan […]

NIK tidak terdaftar sebagai NPWP dapat membuat wajib pajak kesulitan ketika mengakses layanan perpajakan tertentu. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan proses pemadanan data NIK dan NPWP yang belum selesai atau belum sesuai. Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia. Karena itu, data identitas pada sistem perpajakan perlu sesuai dengan […]

Pernah ingin menyiapkan pembayaran pajak lebih awal, tetapi belum tahu pajak apa yang nantinya harus dibayar? Deposit Pajak bisa menjadi solusi untuk kondisi seperti ini. Melalui Coretax DJP, wajib pajak dapat menyimpan pembayaran terlebih dahulu tanpa langsung mengaitkannya dengan jenis pajak atau setoran tertentu. Ketika kewajiban pajak muncul, saldo tersebut dapat digunakan sesuai ketentuan. Namun, […]

Pajak pembukaan cabang perlu dipahami oleh pelaku usaha yang ingin memperluas bisnis ke wilayah lain. Selain menyiapkan lokasi dan operasional, perusahaan juga harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Membuka cabang bukan hanya menambah tempat usaha. Perusahaan juga perlu memastikan administrasi perpajakan berjalan dengan baik agar kegiatan operasional tidak mengalami kendala di kemudian hari. […]

Banyak pelaku usaha sempat khawatir setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026. Tidak sedikit yang mengira badan usaha kini harus membayar pajak lebih besar karena tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Bahkan, muncul anggapan bahwa tarif pajak badan langsung melonjak menjadi 22%. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. PP 20 Tahun […]

Pajak franchise menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipahami sebelum menjalankan bisnis waralaba. Selain menyiapkan modal dan strategi pemasaran, pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sistem franchise, terdapat hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Setiap transaksi yang terjadi dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda, sehingga administrasi perlu […]