Seri PPN dan PPnBM – Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN dan PPnBM

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-tata-cara-pembayaran-dan-penyetoran-ppn-dan-ppnbm Yang Wajib Membayar/Menyetor Dan Melapor PPN/PPnBM Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pemungut PPN/PPnBM, adalah : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang Wajib Disetor Oleh PKP adalah : PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan […]

Read more »

Seri PBB – Pengurangan PBB

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengurangan-pbb Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal : Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu : Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya […]

Read more »

Pelaporan Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan […]

Read more »

Seri PPh – Tarif PPh Untuk Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnya Bunga deposito, bunga tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan objek PPh yang bersifat final. Besarnya PPh bersifat final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:   Objek Pajak Subjek Pajak Tarif Bunga Deposito/Bunga Tabungan/Diskonto SBI Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT 20% […]

Read more »

e-SPT Masa PPh Pasal 21, Bayar pajak Mudah

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/gebrakan-masif-e-spt-masa-pph-pasal-21 Senin, 20 Januari 2014 – 17:07 Oleh Rizmy Otlani Novastria, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Keluar dari zona nyaman serta melakukan gebrakan-gebrakan baru untuk menuju sistem administrasi perpajakan Indonesia yang dapat diandalkan seolah menjadi program tiada henti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dewasa ini. Berbagai upaya masif telah dilaksanakan DJP untuk memperbaiki sistem administrasi […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

1. Kode Kantor        :50    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi    Alamat                :Jl. M. Husni Tamrin     Nomor Faksimili        :              7050168, 22342, 213561              (0741) 22534   2. Kode Kantor        :331    Unit Kerja            :Kantor […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara

1. Kode Kantor        :120    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jakarta Utara    Alamat                :Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 8-9 Jalan M.I. Ridwan Rais No.5A-7, Jakarta Pusat 10110   Nomor Telepon    : 021- 3442473, 3505640    Nomor Faksimili   : 021- 3442762   2. Kode Kantor        :46    Unit Kerja   […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Bali

1. Kode Kantor : 280 Unit Kerja : Kanwil DJP Bali Alamat : Jl. Kapten Tantular No.4 GKN II Nomor Faksimili : 263895 2. Kode Kantor : 904 Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar Alamat : Jl.Raya Puputan No.29 Renon Nomor Faksimili : 226999, 239699 3. Kode Kantor : 901 Unit Kerja […]

Read more »

Tanya Jawab seputar BPJS Kesehatan (1)

Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang BPJS Kesehatan: Apa itu BPJS ? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. […]

Read more »

Bentuk dan cara isi Formulir 1721 – IV berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (PER-14/PJ/2013)

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP Pemotong. Kolom (1)      : cukup jelas Kolom […]

Read more »

Seri KUP – Pemberian Data dan Informasi Kepada Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pemberian-data-dan-informasi-kepada-direktorat-jenderal-pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diatur kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 35 dan 35A KUP; Pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak ini digunakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara. Pasal 35 yang dimaksud adalah […]

Read more »

Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 26

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang […]

Read more »

Seri PPN dan PPnBM – Saat Pembuatan, Tata Cara Penggantian dan Pembetulan Faktur Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-saat-pembuatan-tata-cara-penggantian-dan-pembetulan-faktur-pajak Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak harus dibuat pada: saat penyerahan BKP dan/atau JKP; saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN. Saat Pembuatan […]

Read more »

Seri PBB – Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-pemberitahuan-pajak-terhutang-sppt-pbb Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Hak Wajib Pajak Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor […]

Read more »

Pembayaran Pajak

Sumber : https://www.pajak.go.id/content/pembayaran-pajak Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.   KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: Membayar sendiri pajak yang terutang: Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal […]

Read more »

Seri KUP – Keberatan Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-keberatan-pajak Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.   A. Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas: 1. Surat Ketetapan Pajak […]

Read more »

Seri KUP – Istilah-Istilah Perpajakan

Untuk lebih memahami berbagai ketentuan mengenai administrasi perpajakan, berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai istilah-istilah perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

1. Kode Kantor        :260    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Teng    Alamat                :Jl. Urip Sumohardjo GKN    Nomor Faksimili        : 456976(sekre), 456857   2. Kode Kantor        :812    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar    Alamat               […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur

1. Kode Kantor : 110 Unit Kerja : Kanwil DJP Jakarta Timur Alamat : Menara Selatan Gd Menara Jamsostek Lantai 3-4 Jl. Gatot Subrot Nomor Faksimili : 2526075, 2524992 2. Kode Kantor : 7 Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur Alamat : Wisma Aldiron Pancoran Suite 004-009 Lt dasar Jl.Gatot Subroto […]

Read more »

TaxCalc Release Versi Baru Versi 2.0 Build 65 – Aplikasi Penggajian dan PPh 21

Tax Calculator atau TaxCalc kini release versi terbarunya yaitu versi Versi 2.0 Build 65 dengan perubahan Update BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Pensiun untuk batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang pemberlakuannya mulai bulan Maret 2019 sebesar Rp 8.512.400,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) per bulan, […]

Read more »

Tanya Jawab seputar BPJS Kesehatan (2)

Bagaimana pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan? Pentahapannya sebagai berikut: Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : PBI Jaminan Kesehatan Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya Anggota Polri /Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan […]

Read more »

Bentuk dan cara isi Formulir 1721 – III berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (PER-14/PJ/2013)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VIII   Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP Pemotong. Tabel Kolom (1)      : cukup jelas Kolom (2)      : Diisi […]

Read more »

Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan […]

Read more »

Seri PPh – Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-jasa-konstruksi Pengertian Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi; Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau […]

Read more »