Berita

Dalam menghitung tarif PPh Pasal 21 terbaru, akan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif ini diatur dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023 sebagai pedoman pemotongan pajak. Dengan memahami aturan ini, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan akurat. Cara Kerja Tarif Efektif PPh Pasal 21 Terbaru Tarif efektif PPh Pasal 21 digunakan untuk mempermudah perhitungan […]

Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Pelajari skema baru ini dan periksa contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai tahun 2025. Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah […]

Pemerintah telah memperkenalkan skema baru untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebagai dasar hukum, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Lalu, bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan sistem TER? Alasan […]

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mengapa Memiliki NPWP? Memiliki NPWP sangat penting bagi setiap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki NPWP […]

Kini, kemudahan dalam akses layanan perpajakan telah hadir dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Penyederhanaan nomor identitas ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk tidak perlu lagi membawa kartu atau menghafal NPWP.

Berikut adalah pengumuman Direktorat Jendral Pajak Nomor: PENG- 05 /PJ.09/2017 Tentang Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak.    File dapat didownload disini  

Pelanggan yang terhormat, Terima kasih telah menggunakan produk kami. Untuk meningkatkan kualitas dan layanan, kami menginformasikan untuk melakukan update aplikasi TaxCalc Light yang anda gunakan. Anda dapat melakukan update dengan men-download langsung dari website kami disini. Klik tombol Request a Demo dan isi form ajuan tersebut. Jika anda mengisi data dengan benar dan sesuai, kami […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pelayanan-penyelesaian-pendaftaran-npwp Pelayanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran NPWP adalah 1(satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap. Apabila Wajib Pajak melakukan pendaftraran secara online melalui Sistem e-Registration 1(satu) hari kerja dihitung sejak informasi pendaftaran, melalui Sistem e-Registration tersebut, diterima […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-koperasi-perpajakan-bagi-koperasi Pendahuluan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-yang-dibebaskan-atas-impor-danatau-penyerahan-barang-dan-jasa-kena Impor Dan Atau Penyerahan Barang Dan Atau Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan PPN Pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diatur dalam Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengajuan-dan-penyelesaian-banding-pajak-bumi-dan-bangunan Pengertian Wajib Pajak (WP) yang masih tidak sependapat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatannya, dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (PP). Tata Cara Pengajuan Banding Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas; Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan atas Keberatan oleh WP; […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp NPWP, Nama WP dan Alamat Diisi sesuai dengan: NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Catatan : Bagi WP yang belum memiliki NPWP NPWP diisi: Untuk WP berbentuk […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-persewaan-tanah-danatau-bangunan Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri adalah merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh atas penghasilan ini adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-pendahuluan-kelebihan-pembayaran-pajak Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak Kriteria tertentu : 1. WP […]

“Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:   Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karenalampiran dalam bentuk media CD/disket Data perpajakan terorganisir dengan baik Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data […]

1. Kode Kantor        :200    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Timur I    Alamat                :Jl. Jagir Wonokromo No. 100-104 Lt. VI dan VIII, Kotak Pos 1012 SBY    Nomor Faksimili        :8481127   2. Kode Kantor        :631    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya […]

Peraturan dari Menteri Keuangan mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru Nomor 101/PMK.010/2016 .   File dapat didownload disini  

A. Pembelian TaxCalc 1. Tahap Pertama – Pemilihan Paket TaxCalc dan Jumlah Karyawan Masuk ke halaman https://www.softwarepajak.net/ Pilih paket TaxCalc yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Anda. Terdapat 3 macam paket TaxCalc yang dapat Anda pilih sebagai berikut : Starter Pack (https://www.softwarepajak.net/taxcalc/purchase/order?package=Starter&employee=1&duration=1) Compliance Pack (https://www.softwarepajak.net/taxcalc/purchase/order?package=Compliance&employee=1&duration=1) Enterprise Pack (https://www.softwarepajak.net/taxcalc/purchase/order?package=Enterprise&employee=1&duration=1) Isi jumlah karyawan dan jumlah bulan pembayaran di […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/sistem-penomoran-baru-dalam-pembuatan-faktur-pajak Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali […]

Dasar Hukum Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan KEP-536/PJ/2000 (berlaku sejak tahun pajak 2001) tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) untuk Wajib Pajak (WP) yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan PER-4/PJ/2009 (berlaku sejak 1 […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dikenakan PPN Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila : kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, termasuk yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-kelebihan-pembayaran-atas-pajak-bumi-dan-bangunan Pengertian Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang. Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Perubahan peraturan; Surat Keputusan Pemberian Pengurangan; Surat Keputusan Penyelesaian […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak KODE AKUN PAJAK 411121 UNTUK JENIS PAJAK PPh PASAL 21 KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang mzasih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-transaksi-saham-di-bursa Penghasilan dari penjualan saham di bursa merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif pemungutan PPh yang bersifat final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri berlaku ketentuan sebagai berikut: Transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% (setengah persen) dari nilai saham […]