Seri PPN dan PPnBM – PPN Atas Jasa Persewaan Ruangan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-atas-jasa-persewaan-ruangan Jasa Persewaan Ruangan Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi : jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, […]

Read more »

Seri PBB – Keberatan Atas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-keberatan-atas-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan Alasan Pengajuan Keberatan Dalam hal Wajib Pajak (WP) merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai : luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya. Perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan Pegawai Pajak. Persyaratan Pengajuan Keberatan Untuk dapat dipertimbangkan sebagai permohonan keberatan, pengajuan keberatan harus memenuhi syarat formal […]

Read more »

Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/keberatan-banding-dan-peninjauan-kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib […]

Read more »

Seri PPh – Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pengalihan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati adalah merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: selain Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan […]

Read more »

Seri KUP – NPWP dan Manfaatnya

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-npwp-dan-manfaatnya Untuk melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi sekaligus sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak akan diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran, sehingga seluruh administrasi perpajakan terkait dengan Wajib Pajak tersebut akan menggunakan NPWP yang dimaksud. A. Pengertian 1. Wajib […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I

1. Kode Kantor        :20    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sumatera Utara I    Alamat                :Jl. Diponegoro No.30A  GKN Lt. IV    Nomor Faksimili        :4538340   2. Kode Kantor        :123    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan    Alamat                :Gedung Graha […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I

1. Kode Kantor        :170    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Tengah I    Alamat                :Jl. Imam Bonjol No. 1D    Nomor Faksimili        :3540416   2. Kode Kantor        :511    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang    Alamat                :Puri Anjasmoro Blok […]

Read more »

Prosedur Pendaftaran Peserta JKN BPJS Kesehatan

A. Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah […]

Read more »

Ketentuan Peralihan Penyampaian SPT dari PER No.32/PJ/2009 ke PER No.14/PJ/2013

Aturan Peralihan dari PER No.32/PJ/2009 yang berlaku s.d. 31 Desember 2013 dan terbitnya PER No.14/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 berlaku ketentuan peralihan sesuai dengan Pasal 8 Perdirjen ini : Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Januari s.d. November 2013 dilakukan setelah PER No.14/PJ/2013 maka dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal […]

Read more »

Cermati Daftar PKP Yang Dicabut Agar Terhindar Dari Sanksi Perpajakan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/cermati-daftar-pkp-yang-dicabut-agar-terhindar-dari-sanksi-perpajakan Oleh Moh Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Bila kita cermati  akhir-akhir ini, sering kita lihat di media cetak ataupun media internet (utamanya situs www.pajak.go.id) pengumuman tentang perusahaan yang telah dicabut status Pengusaha Kena Pajaknya (PKP). Apa itu Pengusaha Kena Pajak? Apa konsekuensi hukum dari dicabutnya PKP? Kenapa mesti diumumkan? Pengusaha Kena […]

Read more »

Seri PPh – Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Menanamkan Modal Pada Bidang Tertentu atau Daerah Tertentu

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-fasilitas-pajak-penghasilan-bagi-wajib-pajak-yang-menanamkan-modal-pada-bidang Latar Belakang Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu; Untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31 A Undang-Undang Pajak […]

Read more »

Seri PPN dan PPnBMSeri PPN dan PPnBM – PPN Terutang Bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Tertentu (Pedagang Kendaraan Motor Bekas dan Pedagang Emas)

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-terutang-bagi-pkp-yang-melakukan-kegiatan-tertentu-pedagang-kendaraan Pengertian Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan : penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau penyerahan emas perhiasan secara eceran. Kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, yang bukan baru, memiliki nomor polisi dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang. Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang […]

Read more »

Seri PBB – Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKPBB)

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb Pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP). Dasar Penerbitan SKP SKP diterbitkan apabila : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) : tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh WP; tidak […]

Read more »

Hak-Hak Wajib Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.   HAK ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun […]

Read more »

Seri PPh – Tarif PPh Atas Hadiah Undian

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-hadiah-undian Hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan Objek PPh yang bersifat final. Tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian dan dipotong oleh penyelenggara undian. No Tarif Besaran Hadiah Undian 1 25% (dua puluh lima persen) Jumlah bruto hadiah undian Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan […]

Read more »

Seri KUP – Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pendaftaran-npwp-dan-pengukuhan-pkp Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung

1. Kode Kantor        :60    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung    Alamat                :Jl. Kapten A. Rivai No.4     Nomor Faksimili        :30129              312395 (sekre), 354246, 356752 ext 409              (0711) 313119   2. Kode Kantor        :308 […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I

1. Kode Kantor        :150    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Barat I    Alamat                :Jl. Asia Afrika No.114     Nomor Faksimili        :4235042, 4232198   2. Kode Kantor        :441    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung     Alamat                :Jl. Soekarno Hatta […]

Read more »

Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Ada 8 cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri, juga bisa digunakan untuk mengecek tagihan BPJS : ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN Autodebet SMS Banking Internet Banking Teller BRI, BNI, BTN (Khusus kelas 3) Kantor Pos Indomaret Untuk peserta PPU dibayarkan perusahaan Melalui ATM Bank Membayar tagihan keikutsertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui bank […]

Read more »

Bentuk dan cara isi Formulir 1721 berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (PER-14/PJ/2013)

FORMULIR 1721 (Halaman 1) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 BAGIAN HEADER FORMULIR Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan yan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014   SPT Normal atau SPT Pembetulan ke… Isikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, juka […]

Read more »

Seri KUP – Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-verifikasi-dalam-rangka-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak Tujuan Verifikasi di antaranya adalah untuk mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan, mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dan mecabutan pengukuhan PKP, baik secara jabatan maupun atas dasar permohonan PKP. Pengukuhan PKP Secara Jabatan Verifikasi dalam rangka mengukuhkan PKP secara jabatan dilakukan terhadap  WP orang pribadi sebagai Pengusaha, dan/atau WP orang pribadi dan badan […]

Read more »

Seri PPh – Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-pengalihan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan Pengertian Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh). Pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan adalah: penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah; penjualan, […]

Read more »

Seri PPN dan PPnBM – Nota Retur Atau Nota Pembatalan Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan Atau Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-nota-retur-atau-nota-pembatalan-atas-barang-kena-pajak-yang-dikembalikan Pengembalian Barang Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Retur, Pembatalan Jasa Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Pembatalan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan (retur) dan/atau atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, dapat dikurangkan dari PPN dan PPnBM yang terutang dalam masa pajak […]

Read more »

Seri PBB – Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPBB)

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-tagihan-pajak-bumi-dan-bangunan-stpbb Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) PBB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrsi. Dasar Penerbitan STP Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan […]

Read more »