TaxCalc Release Versi Baru V.2 Build 61- Aplikasi Penggajian dan PPh 21

Tax Calculator atau TaxCalc kini release versi terbarunya yaitu versi 2.0 Build 61 dengan perubahan update  BPJS  Ketenagakerjaan – Jaminan  Pensiun  untuk  batas  paling  tinggi  upah  sebagai  dasar  perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang pemberlakuannya mulai bulan Maret 2018 sebesar Rp 8.094.000,- (Delapan juta Sembilan puluh Empat ribu rupiah)  per  bulan,  sebelumnya  adalah  sebesar  Rp  […]

Read more »

Tanya Jawab seputar BPJS Kesehatan (4)

Apa yang dimaksud dengan manfaat ? Manfaat adalah faedah jaminan yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya.    Manfaat apa saja yang diperoleh oleh peserta dan keluarganya ? Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai […]

Read more »

Bentuk dan cara isi Formulir 1721 – I berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (PER-14/PJ/2013)

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANYA. Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh untuk: a.    Satu masa pajak. Dilakukan pada seitap masa pajak (januari s/d Desember). […]

Read more »

Seri PPh – PPh Pasal 15

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pph-pasal-15 Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri keuangan. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran […]

Read more »

Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23: badan pemerintah; Subjek Pajak badan dalam negeri; penyelenggaraan kegiatan; bentuk […]

Read more »

Seri PPN dan PPnBM – Faktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan, dan Dokumen Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Faktur Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-faktur-pajak-faktur-pajak-gabungan-dan-dokumen-tertentu-yang-ditetapkan Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: penyerahan Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau […]

Read more »

Seri PBB – Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau […]

Read more »

Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/mendaftarkan-diri-untuk-mendapatkan-npwp Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut: SYARAT-SYARAT : Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Wajib Pajak Orang […]

Read more »

Seri KUP – Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pajak 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT, dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan : a. 1 (satu) permohonan […]

Read more »

Bentuk & cara pengisian Formulir 1721-VI 2014

FORMULIR 1721-VI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26 Bagian Header Formulir Nomor Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan format penulisan : 1 . 3 mm.yy – xxxxxxxx             1 . 3   : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau pasal 26           Mm     […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Papua dan Maluku

1. Kode Kantor        :300    Unit Kerja            :Kanwil DJP Papua dan Maluku     Alamat                :Jl. A. Yani No.8, GKN Lantai 2, KP 1818    Nomor Faksimili        :99111              523894(sekre), 534435, 535737, 521609                (0967) 535814   2. Kode Kantor        :941 […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat

1. Kode Kantor        :90    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jakarta Barat     Alamat                :Jl. Gatot Subroto No.40-42    Nomor Faksimili        :5736195   2. Kode Kantor        :38    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Barat    Alamat                :JL. K.S. Tubun No. […]

Read more »

Kenaikan Batas Upah dan Manfaat Jaminan Pensiun BPJS Tenaga Kerja 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun pada: ·        Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Rp. 300.000,-) dan ayat 2 (Rp. 3.600.000,-) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. ·        Pasal 29 ayat 3 yang […]

Read more »

Tanya Jawab seputar BPJS Kesehatan (3)

Apa yang dimaksud dengan iuran? Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan   Berapa besar iuran tambahan yang harus dibayar oleh peserta pekerja bukan penerima upah yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) termasuk peserta? Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga […]

Read more »

Bentuk dan cara isi Formulir Daftar Bukti Pemotongan 1721 – II (PER-14/PJ/2013)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI Kode Pajak Kode Negara Domisili

Read more »

Seri PPN – Barang Kena Pajak Strategis Bebas PPN

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-barang-kena-pajak-strategis-bebas-ppn DASAR HUKUM Undang-undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor […]

Read more »

Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 22

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Wajib Pajak Badan yang melakukan […]

Read more »

Seri PPN dan PPnBM – Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-pajak-pertambahan-nilai-dan-pelaporan-usaha-untuk-dikukuhkan-sebagai Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  adalah pajak yang dikenakan atas : penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean  yang dilakukan oleh pengusaha; impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah […]

Read more »

Seri PBB – Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-pemberitahuan-objek-pajak Pengertian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang. Hak Wajib Pajak Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat […]

Read more »

Seri PPh – Tarif PPh Atas Hadiah Perlombaan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-hadiah-perlombaan PT Sunday Mart menjadi pemenang pertama lomba pelayanan konsumen terbaik yang diadakan oleh Asosiasi Toko Retail Indonesia dengan hadiah sebesar Rp. 30 juta pada tanggal 30 Agustus 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Hadiah perlombaan yang diterima oleh PT Sundays Mart merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang […]

Read more »

Seri KUP – Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengurangan-atau-pembatalan-ketetapan-pajak 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat : a. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau STP yang tidak benar; dan/atau b. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP. […]

Read more »

Bentuk & cara pengisian Formulir 1721-IV 2014

FORMULIR 1721 – IV   DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP Pemotong. Kolom […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam

1. Kode Kantor        :10    Unit Kerja            :Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam    Alamat                :Jl. Tgk. Chik Ditiro, GKN Banda Aceh    Nomor Faksimili        :33255   2. Kode Kantor        :101    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh    Alamat               […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus

1. Kode Kantor        :130    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jakarta Khusus    Alamat                :Graha Sucofindo Lt.10-11  Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34    Nomor Faksimili        :79188290   2. Kode Kantor        :52    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu    Alamat       […]

Read more »