Berita
Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I
1. Kode Kantor :150 Unit Kerja :Kanwil DJP Jawa Barat I Alamat :Jl. Asia Afrika No.114 Nomor Faksimili :4235042, 4232198 2. Kode Kantor :441 Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung Alamat :Jl. Soekarno Hatta […]
Read more »Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Ada 8 cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri, juga bisa digunakan untuk mengecek tagihan BPJS : ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN Autodebet SMS Banking Internet Banking Teller BRI, BNI, BTN (Khusus kelas 3) Kantor Pos Indomaret Untuk peserta PPU dibayarkan perusahaan Melalui ATM Bank Membayar tagihan keikutsertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui bank […]
Read more »Bentuk dan cara isi Formulir 1721 berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (PER-14/PJ/2013)
FORMULIR 1721 (Halaman 1) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 BAGIAN HEADER FORMULIR Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan yan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 SPT Normal atau SPT Pembetulan ke… Isikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, juka […]
Read more »Seri KUP – Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-verifikasi-dalam-rangka-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak Tujuan Verifikasi di antaranya adalah untuk mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan, mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dan mecabutan pengukuhan PKP, baik secara jabatan maupun atas dasar permohonan PKP. Pengukuhan PKP Secara Jabatan Verifikasi dalam rangka mengukuhkan PKP secara jabatan dilakukan terhadap WP orang pribadi sebagai Pengusaha, dan/atau WP orang pribadi dan badan […]
Read more »Seri PPh – Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-pengalihan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan Pengertian Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh). Pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan adalah: penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah; penjualan, […]
Read more »Seri PPN dan PPnBM – Nota Retur Atau Nota Pembatalan Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan Atau Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-nota-retur-atau-nota-pembatalan-atas-barang-kena-pajak-yang-dikembalikan Pengembalian Barang Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Retur, Pembatalan Jasa Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Pembatalan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan (retur) dan/atau atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, dapat dikurangkan dari PPN dan PPnBM yang terutang dalam masa pajak […]
Read more »Seri PBB – Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPBB)
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-tagihan-pajak-bumi-dan-bangunan-stpbb Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) PBB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrsi. Dasar Penerbitan STP Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan […]
Read more »Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. LINGKUP PEMERIKSAAN Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan […]
Read more »Seri PPh – Tarif PPh Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-bunga-simpanan-yang-dibayarkan-koperasi-kepada-anggota-koperasi Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan objek PPh yang bersifat final. Besarnya tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah sebagai berikut: No Tarif Besaran Bunga Simpanan 1 0% (nol persen) untuk bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh […]
Read more »Seri KUP – Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah […]
Read more »Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,Gorontalo, dan Maluku Utara
1. Kode Kantor :270 Unit Kerja :Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,Gorontalo, dan Maluku Utara Alamat :Jl. 17 Agustus No.17 KP 1319 Nomor Faksimili :95119 851803(sekre), 851473, 851785, 851411 (0431) 851803 2. Kode Kantor :821 […]
Read more »Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II
1. Kode Kantor :160 Unit Kerja :Kanwil DJP Jawa Barat II Alamat :Jl. A Yani No 5 Nomor Faksimili :88958778(sekre), 88960843(P4) 2. Kode Kantor :431 Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi Alamat :Gd. Menara […]
Read more »Tanya Jawab seputar Besaran Iuran BPJS
Berapa besarnya Iuran BPJS Kesehatan untuk Karyawan Swasta? Karyawan swasta termasuk peserta Non PBI yaitu Pekerja Penerima Upah. Besarnya Iuran untuk Pekerja Penerima Upah sudah diatur dalam Pasal 16C Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Besarnya Iurannya adalah sebagai berikut : Pasal […]
Read more »Bentuk dan cara isi Formulir 1721 – V berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (PER-14/PJ/2013)
FORMULIR 1721-V DAFTAR BIAYA Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, antara lain Wajib Pajak Cabang, Bentuk kerja Sama Operasi (Joint Operation),dll. Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis […]
Read more »Seri KUP – Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan Ketetapan Pajak
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-verifikasi-dalam-rangka-penerbitan-ketetapan-pajak Tujuan terakhir dari Verifikasi adalah dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak ini dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Surat ketetapan pajak sendiri […]
Read more »Seri PPh – Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-bunga-deposito-dan-tabungan-serta-diskonto-sbi Pengertian Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. […]
Read more »Seri PPN dan PPnBM – Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN dan PPnBM
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-tata-cara-pembayaran-dan-penyetoran-ppn-dan-ppnbm Yang Wajib Membayar/Menyetor Dan Melapor PPN/PPnBM Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pemungut PPN/PPnBM, adalah : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang Wajib Disetor Oleh PKP adalah : PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan […]
Read more »Seri PBB – Pengurangan PBB
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengurangan-pbb Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal : Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu : Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya […]
Read more »Pelaporan Pajak
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan […]
Read more »Seri PPh – Tarif PPh Untuk Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnya Bunga deposito, bunga tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan objek PPh yang bersifat final. Besarnya PPh bersifat final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: Objek Pajak Subjek Pajak Tarif Bunga Deposito/Bunga Tabungan/Diskonto SBI Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT 20% […]
Read more »e-SPT Masa PPh Pasal 21, Bayar pajak Mudah
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/gebrakan-masif-e-spt-masa-pph-pasal-21 Senin, 20 Januari 2014 – 17:07 Oleh Rizmy Otlani Novastria, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Keluar dari zona nyaman serta melakukan gebrakan-gebrakan baru untuk menuju sistem administrasi perpajakan Indonesia yang dapat diandalkan seolah menjadi program tiada henti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dewasa ini. Berbagai upaya masif telah dilaksanakan DJP untuk memperbaiki sistem administrasi […]
Read more »Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
1. Kode Kantor :50 Unit Kerja :Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Alamat :Jl. M. Husni Tamrin Nomor Faksimili : 7050168, 22342, 213561 (0741) 22534 2. Kode Kantor :331 Unit Kerja :Kantor […]
Read more »Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara
1. Kode Kantor :120 Unit Kerja :Kanwil DJP Jakarta Utara Alamat :Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 8-9 Jalan M.I. Ridwan Rais No.5A-7, Jakarta Pusat 10110 Nomor Telepon : 021- 3442473, 3505640 Nomor Faksimili : 021- 3442762 2. Kode Kantor :46 Unit Kerja […]
Read more »Tanya Jawab seputar BPJS Kesehatan (1)
Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang BPJS Kesehatan: Apa itu BPJS ? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. […]
Read more »