Berita

Laporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tahun 2014 Buka Aplikasi TaxCalc Light & e-SPT Masa 21-26 2014 Login ke program TaxCalc Light dengan user & password anda. (User :001, Password :01 bila anda tidak pernah meng-edit). Dan kemudian pilih tahun aktif (Untuk import e-SPT berlaku untuk tahun 2014 dan/atau diatasnya) Untuk program e-SPT: Pilih Data base […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/penerbitan-faktur-pajak-sesuai-24pj2012 Terhitung 1 April 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak yang terbaru akan mulai berlaku. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang Pajak Pertambahan Nilai, terutama terkait […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pph-final-atas-bunga-deposito-dan-tabungan-serta-diskonto-bank-indonesia Dasar Hukum PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI KMK-51/KMK.04/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI SE-01/PJ.43/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PP 131 Tahun 2000 Objek PPh Final […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-yang-dibebaskan-atas-impor-danatau-penyerahan-barang-kena-pajak Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pendaftaran-dan-pendataan-objek-pajak-bumi-dan-bangunan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti : sketsa/denah objek pajak; […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/norma-penghitungan   NO.URUT KODE JENIS USAHA WAJIB PAJAK PERSEORANGAN 10 IBU KOTA PROP KOTA PROP LAINNYA DAERAH LAINNYA   10000 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN       1. 11000 Pertanian tanaman pangan 15 15 15 2. 12111 Kelapa dan kelapa sawit 11.5 11 10 3. 12113 Kopi 11.5 11 10 4. […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-dividen-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak-orang-pribadi-dalam Dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh yang bersifat final adalah 10% dari jumlah bruto dividen yang diterima. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah: […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-surat-keterangan-fiskal Dalam kondisi tertentu seperti dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seringkali disebutkan adanya persyaratan bahwa calon penyedia barang/jasa harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan data pemenuhan kewajiban perpajakan atas […]

1. Kode Kantor        :310    Unit Kerja            :Kanwil DJP Wajib Pajak Besar    Alamat                :Jl. Medan Merdeka Timur 16    Nomor Faksimili        :3520680   2. Kode Kantor        :91    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu    Alamat                :Jl. Medan […]

1. Kode Kantor        :220    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Timur III    Alamat                :Jl. S.Parman No. 100    Nomor Faksimili        :403463   2. Kode Kantor        :651    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang    Alamat                :Malang Trade Center Kav.1-6 […]

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/Pmk.03/2016 Mengenai Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya.    File dapat didownload disini  

Jika anda mengalami kendala pencetakan Form Pajak di Aplikasi TaxCalc menggunakan format kertas dimana hasil print form terpotong atau tidak sepenuhnya terprint sedangkan yang anda inginkan adalah format kertas dengan ukuran A4 atau letter dan hasil print lengkap  tanpa terpotong, Maka Software FinePrint adalah salah satu tools yang akan membantu anda untuk melakukan hal tersebut. […]

Seperti yang telah kita ketahui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 54.000.000,00 atau setara dengan Rp 4.500.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-bunga-yang-merupakan-objek-pajak-pph-pasal-23-tidak-final Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-yang-dibebaskan-atas-impor-danatau-penyerahan-barang-dan-jasa-kena Impor Dan Atau Penyerahan Barang Dan Atau Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan PPN Pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diatur dalam Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengajuan-dan-penyelesaian-banding-pajak-bumi-dan-bangunan Pengertian Wajib Pajak (WP) yang masih tidak sependapat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatannya, dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (PP). Tata Cara Pengajuan Banding Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas; Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan atas Keberatan oleh WP; […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp NPWP, Nama WP dan Alamat Diisi sesuai dengan: NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Catatan : Bagi WP yang belum memiliki NPWP NPWP diisi: Untuk WP berbentuk […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-persewaan-tanah-danatau-bangunan Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri adalah merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh atas penghasilan ini adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-pendahuluan-kelebihan-pembayaran-pajak Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak Kriteria tertentu : 1. WP […]

“Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:   Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karenalampiran dalam bentuk media CD/disket Data perpajakan terorganisir dengan baik Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data […]

1. Kode Kantor        :200    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Timur I    Alamat                :Jl. Jagir Wonokromo No. 100-104 Lt. VI dan VIII, Kotak Pos 1012 SBY    Nomor Faksimili        :8481127   2. Kode Kantor        :631    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya […]

Berikut adalah pengumuman Direktorat Jendral Pajak Nomor: PENG- 05 /PJ.09/2017 Tentang Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak.    File dapat didownload disini  

Pelanggan yang terhormat, Terima kasih telah menggunakan produk kami. Untuk meningkatkan kualitas dan layanan, kami menginformasikan untuk melakukan update aplikasi TaxCalc Light yang anda gunakan. Anda dapat melakukan update dengan men-download langsung dari website kami disini. Klik tombol Request a Demo dan isi form ajuan tersebut. Jika anda mengisi data dengan benar dan sesuai, kami […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pelayanan-penyelesaian-pendaftaran-npwp Pelayanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran NPWP adalah 1(satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap. Apabila Wajib Pajak melakukan pendaftraran secara online melalui Sistem e-Registration 1(satu) hari kerja dihitung sejak informasi pendaftaran, melalui Sistem e-Registration tersebut, diterima […]