Seri PBB – Kelebihan Pembayaran Atas Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-kelebihan-pembayaran-atas-pajak-bumi-dan-bangunan

Pengertian

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang. Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran

  1. Perubahan peraturan;
  2. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
  3. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
  4. Kekeliruan pembayaran.
  5. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tata Cara Pengajuan Permohonan

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP).
  2. Surat permohonan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat;
  3. Surat permohonan dilampiri dengan dokumen yang berkaitan dengan objek pajak yang dimohonkan berupa:

    • fotokopi SPPT/SKP/STP dan Surat Keputusan tentang Keberatan/Banding dan atau Surat Keputusan tentang Pemberian Pengurangan atau Surat Keputusan Pengadian;
    • Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB.
  4. Meminta tanda bukti penerimaan surat permohonan (yang sudah lengkap) dari pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk.

Pelaksanaan Pengembalian

  1. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari WP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus menerbitkan :

    • Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) PBB, apabila jumlah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
    • Surat Pemberitaan (SPb), apabila jumlah yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
  2. Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila jumlah yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
  3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKPP.PBB.
  4. Dalam hal WP mempunyai utang PBB atas objek lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama, maka kelebihan pembayaran PBB yang tercantum dalam SKKPP. PBB langsung diperhitungkan terlebih dahulu.
  5. WP dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan dengan penetapan PBB yang akan datang.
  6. Atas sisa penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, dapat diterbitkan SPMKP.PBB