Self-assessment system membuat wajib pajak memiliki peran yang lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak perlu menunggu petugas menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan.
Sistem ini menjadi salah satu prinsip utama dalam perpajakan Indonesia. Karena itu, memahami cara kerjanya penting bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.
Apa Itu Self-Assessment System?
Dalam self-assessment system, wajib pajak menjalankan sendiri sebagian besar proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mulai dari menghitung pajak terutang, menyetorkannya, hingga melaporkan kewajiban tersebut.
Sementara itu, fiskus berperan melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran. Sistem ini diterapkan pada pajak yang dikelola pemerintah pusat, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Artinya, kepatuhan tidak hanya berarti membayar pajak. Wajib pajak juga perlu memastikan perhitungan dan pelaporannya sudah dilakukan dengan benar.
Apa Saja Sistem Pemungutan Pajak?
Terdapat tiga sistem pemungutan pajak dengan karakteristik yang berbeda.
Self-assessment system memberikan tanggung jawab utama kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.
Official-assessment system menempatkan fiskus sebagai pihak yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang. Wajib pajak kemudian membayar berdasarkan ketetapan tersebut.
Sementara itu, withholding system melibatkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Contohnya terlihat pada PPh 21, ketika perusahaan atau pemberi kerja memotong pajak atas penghasilan karyawannya.
Ketiga sistem tersebut memiliki mekanisme berbeda, sehingga wajib pajak perlu memahami kewajiban yang berlaku pada jenis pajak masing-masing.
Sejak Kapan Self-Assessment System Berlaku?
Penerapan self-assessment system secara formal di Indonesia mulai muncul melalui reformasi perpajakan pada 1983, ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sebelumnya, Indonesia menerapkan official-assessment system secara lebih dominan, sehingga otoritas pajak memiliki peran aktif dalam menentukan pajak yang harus dibayar wajib pajak.
Menurut artikel DJP tersebut, perkembangan menuju sistem self-assessment juga memiliki akar sejarah dari konsep Menghitung Pajak Orang Lain dan Menghitung Pajak Sendiri (MPO-MPS). Konsep tersebut berkembang dari praktik pemungutan pajak pada 1960-an sebelum akhirnya mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat.
Apa Artinya bagi Wajib Pajak?
Penerapan sistem ini membuat wajib pajak perlu lebih teliti dalam mengelola administrasi pajak. Kesalahan menghitung, membayar, atau melaporkan kewajiban dapat menimbulkan masalah meskipun kesalahan tersebut terjadi tanpa disengaja.
Karena itu, pencatatan penghasilan, transaksi, bukti pembayaran, serta dokumen perpajakan perlu dikelola secara teratur. Bagi perusahaan, pengelolaan pajak juga mencakup perhitungan kewajiban karyawan dan administrasi lainnya.
Selain memastikan administrasi berjalan rapi, perusahaan perlu menjaga ketepatan perhitungan pajak karyawan. TaxCalc dapat membantu menghitung PPh 21 secara lebih praktis sehingga proses administrasi payroll menjadi lebih efisien.
Self-Assessment Membutuhkan Kepatuhan Aktif
Self-assessment system pada dasarnya mengubah posisi wajib pajak dari pihak yang menunggu ketetapan menjadi pihak yang bertanggung jawab menjalankan kewajiban perpajakannya.
Wajib pajak perlu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan, sementara fiskus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
Dengan memahami mekanisme ini, wajib pajak dapat lebih sadar bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal membayar. Ketelitian dalam menghitung dan melaporkan kewajiban juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab perpajakan.