Berita

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pajak 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT, dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan : a. 1 (satu) permohonan […]

FORMULIR 1721-VI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26 Bagian Header Formulir Nomor Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan format penulisan : 1 . 3 mm.yy – xxxxxxxx             1 . 3   : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau pasal 26           Mm     […]

1. Kode Kantor        :300    Unit Kerja            :Kanwil DJP Papua dan Maluku     Alamat                :Jl. A. Yani No.8, GKN Lantai 2, KP 1818    Nomor Faksimili        :99111              523894(sekre), 534435, 535737, 521609                (0967) 535814   2. Kode Kantor        :941 […]

1. Kode Kantor        :90    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jakarta Barat     Alamat                :Jl. Gatot Subroto No.40-42    Nomor Faksimili        :5736195   2. Kode Kantor        :38    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Barat    Alamat                :JL. K.S. Tubun No. […]

Tax Calculator atau TaxCalc kini release versi terbarunya yaitu versi Versi 2.0 Build 65 dengan perubahan Update BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Pensiun untuk batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang pemberlakuannya mulai bulan Maret 2019 sebesar Rp 8.512.400,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) per bulan, […]

Apa yang dimaksud dengan iuran? Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan   Berapa besar iuran tambahan yang harus dibayar oleh peserta pekerja bukan penerima upah yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) termasuk peserta? Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga […]

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI Kode Pajak Kode Negara Domisili

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-barang-kena-pajak-strategis-bebas-ppn DASAR HUKUM Undang-undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Wajib Pajak Badan yang melakukan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-pajak-pertambahan-nilai-dan-pelaporan-usaha-untuk-dikukuhkan-sebagai Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  adalah pajak yang dikenakan atas : penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean  yang dilakukan oleh pengusaha; impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-pemberitahuan-objek-pajak Pengertian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang. Hak Wajib Pajak Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-hadiah-perlombaan PT Sunday Mart menjadi pemenang pertama lomba pelayanan konsumen terbaik yang diadakan oleh Asosiasi Toko Retail Indonesia dengan hadiah sebesar Rp. 30 juta pada tanggal 30 Agustus 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Hadiah perlombaan yang diterima oleh PT Sundays Mart merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengurangan-atau-pembatalan-ketetapan-pajak 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat : a. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau STP yang tidak benar; dan/atau b. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP. […]

FORMULIR 1721 – IV   DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP Pemotong. Kolom […]

1. Kode Kantor        :10    Unit Kerja            :Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam    Alamat                :Jl. Tgk. Chik Ditiro, GKN Banda Aceh    Nomor Faksimili        :33255   2. Kode Kantor        :101    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh    Alamat               […]

1. Kode Kantor        :130    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jakarta Khusus    Alamat                :Graha Sucofindo Lt.10-11  Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34    Nomor Faksimili        :79188290   2. Kode Kantor        :52    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu    Alamat       […]

Tax Calculator atau TaxCalc kini release versi terbarunya yaitu versi 2.0 Build 61 dengan perubahan update  BPJS  Ketenagakerjaan – Jaminan  Pensiun  untuk  batas  paling  tinggi  upah  sebagai  dasar  perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang pemberlakuannya mulai bulan Maret 2018 sebesar Rp 8.094.000,- (Delapan juta Sembilan puluh Empat ribu rupiah)  per  bulan,  sebelumnya  adalah  sebesar  Rp  […]

Kelas perawatan berapa yang ditanggung ketika harus rawat inap ? Di ruang perawatan kelas III bagi:    Peserta PBI Jaminan Kesehatan    Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III Di ruang Perawatan kelas II bagi: Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri […]

Nomor Bukti pemotongan : 1.4 – mm.yy – xxxxxxx (dua digit pertama kode; mm : masa pajak; yy: tahun; xxxxxxx: no urut sepanjang tahun) NIK/No Paspor Kode Objek Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-tata-cara-restitusi-ppn DASAR HUKUM Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM PKP HANYA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PADA AKHIR TAHUN BUKU Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke […]

Pajak Penghasilan Pasal 21 Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah Dana pensiun […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-barang-dan-jasa-yang-tidak-dikenai-ppn Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/keberatan-pajak-tingkat-lanjut Guna memberikan pemahaman lebih lanjut kepada Wajib Pajak terkait proses keberatan, berikut ini disajikan artikel yang disarikan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Artikel ini disarikan apa adanya, dan diharapkan bagi Wajib Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-penghasilan-dari-barang-bawaan-impor Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan kepabeanan, termasuk dalam kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang tersebut. Ketentuan pengecualian ini dilaksanakan oleh Direktorat […]