Seri KUP – Pembetulan Ketetapan Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pembetulan-ketetapan-pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.   A. Kesalahan atau Kekeliruan dalam Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari […]

Read more »

Bentuk & cara pengisian Formulir 1721-II 2014

Formulir 1721 – II DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASA 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongna PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI Bagian Header FOrmulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya masa pajak januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara

1. Kode Kantor        :290    Unit Kerja            :Kanwil DJP Nusa Tenggara    Alamat                :Jl. Sriwijaya No. 182-B    Nomor Faksimili        :83126              647862, 640901              (0370) 647883, 640901   2. Kode Kantor        :911    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kode Kantor        :190    Unit Kerja            :Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta    Alamat                :JL. Ring Road Utara Nomor 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman    Nomor Faksimili        :4333954   2. Kode Kantor        :541    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta    Alamat           […]

Read more »

Ingin Beri Masukan untuk Reformasi Perpajakan? Ini Caranya

  Roda Reformasi Perpajakan sedang bergerak. Masih panjang jalan yang ditempuh untuk menggapai adicita: menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Rencana-rencana telah ditetapkan. Penyesuaian-penyesuaian diterima sebagai perbaikan dan pengokohan ikhtiar. Lebih asasi lagi adalah pelibatan semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung jalannya Reformasi Perpajakan. Ini ihwal yang mutlak. […]

Read more »

Tanya Jawab seputar BPJS Kesehatan (6)

Pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mana untuk pertama kali peserta terdaftar ? Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. […]

Read more »

Bentuk dan cara isi Formulir 1721 – VI berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (PER-14/PJ/2013)

  Nomor Bukti Pemotongan    : 1.3-mm.yy – xxxxxxx NIK/No Paspor, kode Negara, domisili, dasar pengenaan pajak. Kode objek pajak Pembuatan bikti potong PPh 21(tidak final) : a.   Untuk pegawai tetap dilakukan setelah Masa Pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) dengan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 b.   Untuk pegawai tidak tetap dilakukan setelah dilakukan pemotongan dengan […]

Read more »

Seri PPh – PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pph-final-atas-bunga-simpanan-koperasi Dasar Hukum PP 15 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi PMK-112/PMK.03/2010 (berlaku sejak 14 Juni 2010) tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi Tarif 0% […]

Read more »

Seri PPh – Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-penghitungan-pajak-penghasilan-pasal-21 Tarif Dan Penerapannya Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut: Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari […]

Read more »

Seri PBB – Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah Kapan kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)? Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut. Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai […]

Read more »

Istilah-Istilah Perpajakan – Harga Transfer (Transfer Pricing)

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-harga-transfer-transfer-pricing Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah […]

Read more »

Seri PPh – Pembelian dari Pedagang Pengumpul dan Bukan Pedagang Pengumpul

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pembelian-dari-pedagang-pengumpul-dan-bukan-pedagang-pengumpul Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil […]

Read more »

Seri KUP – Utang Pajak dan Penagihannya

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-utang-pajak-dan-penagihannya Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus […]

Read more »

Bentuk & cara pengisian Formulir 1721-III 2014

FORMULIR 1721 – III DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAKA PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL) Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VIII Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur

1. Kode Kantor        :250    Unit Kerja            :Kanwil DJP Kalimantan Timur    Alamat                :GKN Lt. 3 Jl. Jend. A. Yani No.68-69     Nomor Faksimili        :421900   2. Kode Kantor        :725    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Balikpapan    Alamat                :Jl. […]

Read more »

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Bengkulu

1. Kode Kantor : 70 Unit Kerja : Kanwil DJP Bengkulu & Lampung Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 223 Nomor Faksimili : 35401 260535(sekr), 262573(Ka) (0721) 260536 2. Kode Kantor:311 Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bengkulu Alamat : Jl. Pembangunan No.6 PO BOX-59 Nomor Faksimili : 38225 345116, 345117, 21961, 20127 3. […]

Read more »