Berita

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp NPWP, Nama WP dan Alamat Diisi sesuai dengan: NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Catatan : Bagi WP yang belum memiliki NPWP NPWP diisi: Untuk WP berbentuk […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-persewaan-tanah-danatau-bangunan Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri adalah merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh atas penghasilan ini adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-pendahuluan-kelebihan-pembayaran-pajak Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak Kriteria tertentu : 1. WP […]

“Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:   Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karenalampiran dalam bentuk media CD/disket Data perpajakan terorganisir dengan baik Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data […]

1. Kode Kantor        :200    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Timur I    Alamat                :Jl. Jagir Wonokromo No. 100-104 Lt. VI dan VIII, Kotak Pos 1012 SBY    Nomor Faksimili        :8481127   2. Kode Kantor        :631    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya […]

Peraturan dari Menteri Keuangan mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru Nomor 101/PMK.010/2016 .   File dapat didownload disini  

A. Pembelian TaxCalc 1. Tahap Pertama – Pemilihan Paket TaxCalc dan Jumlah Karyawan Masuk ke halaman https://www.softwarepajak.net/ Pilih paket TaxCalc yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Anda. Terdapat 3 macam paket TaxCalc yang dapat Anda pilih sebagai berikut : Starter Pack (https://www.softwarepajak.net/taxcalc/purchase/order?package=Starter&employee=1&duration=1) Compliance Pack (https://www.softwarepajak.net/taxcalc/purchase/order?package=Compliance&employee=1&duration=1) Enterprise Pack (https://www.softwarepajak.net/taxcalc/purchase/order?package=Enterprise&employee=1&duration=1) Isi jumlah karyawan dan jumlah bulan pembayaran di […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/sistem-penomoran-baru-dalam-pembuatan-faktur-pajak Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali […]

Dasar Hukum Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan KEP-536/PJ/2000 (berlaku sejak tahun pajak 2001) tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) untuk Wajib Pajak (WP) yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan PER-4/PJ/2009 (berlaku sejak 1 […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dikenakan PPN Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila : kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, termasuk yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-kelebihan-pembayaran-atas-pajak-bumi-dan-bangunan Pengertian Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang. Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Perubahan peraturan; Surat Keputusan Pemberian Pengurangan; Surat Keputusan Penyelesaian […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak KODE AKUN PAJAK 411121 UNTUK JENIS PAJAK PPh PASAL 21 KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang mzasih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-transaksi-saham-di-bursa Penghasilan dari penjualan saham di bursa merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif pemungutan PPh yang bersifat final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri berlaku ketentuan sebagai berikut: Transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% (setengah persen) dari nilai saham […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-penetapan-dan-ketetapan-pajak Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP […]

1. Kode Kantor        :30    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sumatera Utara II    Alamat                :Jl. Gunung Simanuk-manuk No.11 (sementara) Jl. Sagnawaluh Komplek Ruko Griya Siantar Blok A No.1    Nomor Faksimili        :21115              (0622) 430800 (0622) 7552828              (0622) 25355   2. […]

1. Kode Kantor : 180 Unit Kerja : Kanwil DJP Jawa Tengah II Alamat : JL. MT Haryono No.5 Nomor Faksimili : 733429 2. Kode Kantor : 521 Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Alamat : Jl. Gerilya No. 567 Nomor Faksimili : 634236 3. Kode Kantor : 522 Unit Kerja : […]

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 pada pasal 18 menyatakan bahwa : (1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah Pekerja (1a) Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Gaji atau Upah Pekerja. (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau […]

Merupakan alur / diagram flow untuk menyampaikan SPT (Baik SPT Kertas maupun e-SPT)   Wajib e-SPTapabila dalam satu masa pajak terdapat: a.       Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap/penerima pensiun/PNS, TNS/POLRI, Pejabat Negara lebih dari 20 orang; dan/atau b.      Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen; […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/kurangi-penyalahgunaan-faktur-pajak-penomoran-faktur-pajak-diatur-kembali Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketentuan dalam membuat Faktur Pajak (FP) sekarang mengalami perubahan signifikan terutama dalam hal sistem penomoran. Hal tersebut diatur dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-bagi-dokter Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Dokter Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-atas-jasa-persewaan-ruangan Jasa Persewaan Ruangan Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi : jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-keberatan-atas-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan Alasan Pengajuan Keberatan Dalam hal Wajib Pajak (WP) merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai : luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya. Perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan Pegawai Pajak. Persyaratan Pengajuan Keberatan Untuk dapat dipertimbangkan sebagai permohonan keberatan, pengajuan keberatan harus memenuhi syarat formal […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/keberatan-banding-dan-peninjauan-kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pengalihan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati adalah merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: selain Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan […]