Berita
Apa Itu Coretax: Pengertian, Tujuan, Dan Manfaat
Pengenalan Apa Itu Coretax Apa itu Coretax? Coretax adalah sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajaknya. Cortax telah resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sejak awal Januari 2025 sebagai langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dibangun sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi […]
Read more »Tips dan Cara Mengatasi SPT 1770S Kurang Bayar
Apakah Anda mengalami SPT 1770S dengan status kurang bayar? Jangan khawatir, ada beberapa langkah mudah untuk melaporkannya dan menyelesaikan pembayaran pajak yang kurang. SPT 1770S kurang bayar terjadi ketika jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan […]
Read more »Dasar Perhitungan Sanksi Pajak Terbaru
Tarif bunga sanksi pajak digunakan sebagai dasar dalam menghitung sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga pajak. Besaran tarif bunga ini berlaku untuk periode tertentu dalam satu bulan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan tarif ini, wajib pajak dapat mengetahui besaran sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Ketentuan tarif bunga sanksi pajak […]
Read more »Tarif PPh Pasal 21 Terbaru & Cara Menghitungnya
Dalam menghitung tarif PPh Pasal 21 terbaru, akan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif ini diatur dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023 sebagai pedoman pemotongan pajak. Dengan memahami aturan ini, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan akurat. Cara Kerja Tarif Efektif PPh Pasal 21 Terbaru Tarif efektif PPh Pasal 21 digunakan untuk mempermudah perhitungan […]
Read more »Informasi PPh 21 Terbaru 2025, Regulasi dan Skema
Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Pelajari skema baru ini dan periksa contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai tahun 2025. Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah […]
Read more »Pengenalan Skema TER PPh Pasal 21: Alasan dan Mekanismenya
Pemerintah telah memperkenalkan skema baru untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebagai dasar hukum, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Lalu, bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan sistem TER? Alasan […]
Read more »Panduan Mendaftarkan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mengapa Memiliki NPWP? Memiliki NPWP sangat penting bagi setiap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki NPWP […]
Read more »Akses Layanan DJP Menggunakan NIK untuk Wajib Pajak
Kini, kemudahan dalam akses layanan perpajakan telah hadir dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Penyederhanaan nomor identitas ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk tidak perlu lagi membawa kartu atau menghafal NPWP.
Read more »Agar tak Menjadi April Mop
Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor (bagi warga negara asing)? Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya […]
Read more »Tanya Jawab seputar BPJS Kesehatan (7)
Berapa besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan oleh BPJS ? Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Apakah sebagai peserta BPJS Kesehatan masih dikenai biaya tambahan dari fasilitas kesehatan? Tidak boleh dikenai biaya tambahan, kecuali peserta […]
Read more »Tujuan Perubahan Peraturan Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian & Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21 (PER-14/PJ/2013)
Kemudahan pengisian SPT Pembakuan formulir (daftar SSP, daftar biaya) Pembakuan nomor bukti potong Penggunaan kode objek pajak dalam bukti potong Penghapusan daftar perubahan pegawai tetap & lampiran transisi (1721-T) Tidak perlu melampirkan formulir yang tidak ada isinya Penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku Induk SPT bagian objek PPh Final Bukti potong 1721-A2 Kemuadahan pengolahan SPT Perluasan […]
Read more »Seri PPh – Bentuk Usaha Tetap
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-bentuk-usaha-tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan […]
Read more »Seri PPh – Objek Pajak Penghasilan
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan Objek Pajak Penghasilan Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan […]
Read more »Seri PBB – PBB dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pbb-dalam-uu-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kapan berlakunya PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota? Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan […]
Read more »Istilah-Istilah Perpajakan – Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-pengembalian-pendahuluan-kelebihan-pembayaran-pajak Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan […]
Read more »Seri PPh – Tarif PPh Atas Hadiah Kuis
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-hadiah-kuis Sebuah stasiun televisi swasta nasional Gemilang TV yang dimiliki oleh PT Gemilang Corp menyelenggarakan kuis berhadiah “Jadi Milyarder”, sebuah kuis yang menuntut pesertanya memiliki wawasan yang luas seputar pengetahuan umum. Sebagai pemenang pada episode pertama pada 16 Juli 2011 adalah Rina Mulyani yang meraih uang sebesar Rp. 185 juta dan sepeda motor […]
Read more »Seri KUP – Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Pajak
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-banding-gugatan-dan-peninjauan-kembali-pajak Banding atau Gugatan adalah upaya hukum berikutnya apabila keputusan keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administasi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak masih belum dapat diterima oleh Wajib Pajak. Upaya hukum banding atau gugatan memiliki lingkup yang spesifik dengan aturan tertentu guna memenuhi syarat formal dalam pengajuan banding atau gugatan tersebut. A. […]
Read more »Bentuk & cara pengisian Formulir 1721-I 2014
Formulir 1721 – I DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANYA. Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh untuk: Satu masa pajak. […]
Read more »Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah
1. Kode Kantor :240 Unit Kerja :Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah Alamat :Jl. Ahmad Yani Km. 6,7 Nomor Faksimili :70111 3258989, 3272878 (0511) 3272768 2. Kode Kantor :731 Unit Kerja :Kantor […]
Read more »Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Banten
1. Kode Kantor :452 Unit Kerja : KPP Pratama Cikupa Alamat :Jalan Scientia Boulevard Blok U No. 5 Summarecon Gading Serpong Kel.Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 15811 Nomor Telepon : 021- 54211261, 54211262, 54211249 Nomor Faksimili : 021- 54211259 2. Kode Kantor […]
Read more »Ingin Beri Masukan untuk Reformasi Perpajakan? Ini Caranya
Roda Reformasi Perpajakan sedang bergerak. Masih panjang jalan yang ditempuh untuk menggapai adicita: menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Rencana-rencana telah ditetapkan. Penyesuaian-penyesuaian diterima sebagai perbaikan dan pengokohan ikhtiar. Lebih asasi lagi adalah pelibatan semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung jalannya Reformasi Perpajakan. Ini ihwal yang mutlak. […]
Read more »Tahukah anda, Sekarang durasi Demo TaxCalc Light lebih lama!
Haloo pengguna program perhitungan pajak TaxCalc Light, sekarang anda bisa menggunakan TaxCalc Light Free lebih lama. Dengan panjang durasi 60 hari, diharapkan anda bisa lebih lama mempelajari & mengerti akan fitur-fitur yang sudah kami sediakan di sistem kami. Apabila ada beberapa hal yang belum anda ketahui, anda bisa langsung menghubungi customer care kami di http://softwarepajak.net/ […]
Read more »Pokok – Pokok Perubahan Formulir SPT dan Formulir Bukti Pemotongan (PER-14/PJ/2013)
Formulir SPT 1721 : Induk SPT 1721-I : Daftar Pemotongan 1721 – II : Daftar Bukti Pemotongan Tidak Final dan Pasal 26 1721 – III : Daftar Bukti Pemotongan final 1721 – IV : Daftar SSP/Bukti Pbk 1721 – V : Daftar Biaya Formulir Bukti Pemotongan 1721 – VI […]
Read more »Seri PPh – Bunga Obligasi (bersifat Final)
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-bunga-obligasi-bersifat-final Dasar Hukum PP 16 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi PMK-85/PMK.03/2011(berlaku sejak 23 Mei 2011) tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi PMK-07/PMK.11/2012 (berlaku setelah 20 hari terhitung sejak tanggal diundangkan PMK ini) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor […]
Read more »