Berita

Pengenalan Apa Itu Coretax Apa itu Coretax? Coretax adalah sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajaknya. Cortax telah resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sejak awal Januari 2025 sebagai langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dibangun sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi […]

Apakah Anda mengalami SPT 1770S dengan status kurang bayar? Jangan khawatir, ada beberapa langkah mudah untuk melaporkannya dan menyelesaikan pembayaran pajak yang kurang. SPT 1770S kurang bayar terjadi ketika jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan […]

Tarif bunga sanksi pajak digunakan sebagai dasar dalam menghitung sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga pajak. Besaran tarif bunga ini berlaku untuk periode tertentu dalam satu bulan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan tarif ini, wajib pajak dapat mengetahui besaran sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Ketentuan tarif bunga sanksi pajak […]

Dalam menghitung tarif PPh Pasal 21 terbaru, akan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif ini diatur dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023 sebagai pedoman pemotongan pajak. Dengan memahami aturan ini, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan akurat. Cara Kerja Tarif Efektif PPh Pasal 21 Terbaru Tarif efektif PPh Pasal 21 digunakan untuk mempermudah perhitungan […]

Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Pelajari skema baru ini dan periksa contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai tahun 2025. Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah […]

Pemerintah telah memperkenalkan skema baru untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebagai dasar hukum, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Lalu, bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan sistem TER? Alasan […]

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mengapa Memiliki NPWP? Memiliki NPWP sangat penting bagi setiap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki NPWP […]

Kini, kemudahan dalam akses layanan perpajakan telah hadir dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Penyederhanaan nomor identitas ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk tidak perlu lagi membawa kartu atau menghafal NPWP.

A. Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah […]

Aturan Peralihan dari PER No.32/PJ/2009 yang berlaku s.d. 31 Desember 2013 dan terbitnya PER No.14/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 berlaku ketentuan peralihan sesuai dengan Pasal 8 Perdirjen ini : Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Januari s.d. November 2013 dilakukan setelah PER No.14/PJ/2013 maka dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/cermati-daftar-pkp-yang-dicabut-agar-terhindar-dari-sanksi-perpajakan Oleh Moh Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Bila kita cermati  akhir-akhir ini, sering kita lihat di media cetak ataupun media internet (utamanya situs www.pajak.go.id) pengumuman tentang perusahaan yang telah dicabut status Pengusaha Kena Pajaknya (PKP). Apa itu Pengusaha Kena Pajak? Apa konsekuensi hukum dari dicabutnya PKP? Kenapa mesti diumumkan? Pengusaha Kena […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-fasilitas-pajak-penghasilan-bagi-wajib-pajak-yang-menanamkan-modal-pada-bidang Latar Belakang Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu; Untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31 A Undang-Undang Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-terutang-bagi-pkp-yang-melakukan-kegiatan-tertentu-pedagang-kendaraan Pengertian Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan : penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau penyerahan emas perhiasan secara eceran. Kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, yang bukan baru, memiliki nomor polisi dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang. Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb Pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP). Dasar Penerbitan SKP SKP diterbitkan apabila : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) : tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh WP; tidak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.   HAK ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-hadiah-undian Hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan Objek PPh yang bersifat final. Tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian dan dipotong oleh penyelenggara undian. No Tarif Besaran Hadiah Undian 1 25% (dua puluh lima persen) Jumlah bruto hadiah undian Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pendaftaran-npwp-dan-pengukuhan-pkp Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah […]

1. Kode Kantor        :60    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung    Alamat                :Jl. Kapten A. Rivai No.4     Nomor Faksimili        :30129              312395 (sekre), 354246, 356752 ext 409              (0711) 313119   2. Kode Kantor        :308 […]

1. Kode Kantor        :150    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jawa Barat I    Alamat                :Jl. Asia Afrika No.114     Nomor Faksimili        :4235042, 4232198   2. Kode Kantor        :441    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung     Alamat                :Jl. Soekarno Hatta […]

Ada 8 cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri, juga bisa digunakan untuk mengecek tagihan BPJS : ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN Autodebet SMS Banking Internet Banking Teller BRI, BNI, BTN (Khusus kelas 3) Kantor Pos Indomaret Untuk peserta PPU dibayarkan perusahaan Melalui ATM Bank Membayar tagihan keikutsertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui bank […]

FORMULIR 1721 (Halaman 1) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 BAGIAN HEADER FORMULIR Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan yan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014   SPT Normal atau SPT Pembetulan ke… Isikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, juka […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-verifikasi-dalam-rangka-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak Tujuan Verifikasi di antaranya adalah untuk mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan, mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dan mecabutan pengukuhan PKP, baik secara jabatan maupun atas dasar permohonan PKP. Pengukuhan PKP Secara Jabatan Verifikasi dalam rangka mengukuhkan PKP secara jabatan dilakukan terhadap  WP orang pribadi sebagai Pengusaha, dan/atau WP orang pribadi dan badan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-pengalihan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan Pengertian Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh). Pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan adalah: penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah; penjualan, […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-nota-retur-atau-nota-pembatalan-atas-barang-kena-pajak-yang-dikembalikan Pengembalian Barang Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Retur, Pembatalan Jasa Kena Pajak Dan Pembuatan Nota Pembatalan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan (retur) dan/atau atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, dapat dikurangkan dari PPN dan PPnBM yang terutang dalam masa pajak […]