Berita

Dalam menghitung tarif PPh Pasal 21 terbaru, akan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif ini diatur dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023 sebagai pedoman pemotongan pajak. Dengan memahami aturan ini, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan akurat. Cara Kerja Tarif Efektif PPh Pasal 21 Terbaru Tarif efektif PPh Pasal 21 digunakan untuk mempermudah perhitungan […]

Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Pelajari skema baru ini dan periksa contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai tahun 2025. Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah […]

Pemerintah telah memperkenalkan skema baru untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebagai dasar hukum, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Lalu, bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan sistem TER? Alasan […]

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mengapa Memiliki NPWP? Memiliki NPWP sangat penting bagi setiap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki NPWP […]

Kini, kemudahan dalam akses layanan perpajakan telah hadir dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Penyederhanaan nomor identitas ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk tidak perlu lagi membawa kartu atau menghafal NPWP.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 pada pasal 18 menyatakan bahwa : (1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah Pekerja (1a) Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Gaji atau Upah Pekerja. (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau […]

Merupakan alur / diagram flow untuk menyampaikan SPT (Baik SPT Kertas maupun e-SPT)   Wajib e-SPTapabila dalam satu masa pajak terdapat: a.       Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap/penerima pensiun/PNS, TNS/POLRI, Pejabat Negara lebih dari 20 orang; dan/atau b.      Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen; […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/kurangi-penyalahgunaan-faktur-pajak-penomoran-faktur-pajak-diatur-kembali Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketentuan dalam membuat Faktur Pajak (FP) sekarang mengalami perubahan signifikan terutama dalam hal sistem penomoran. Hal tersebut diatur dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-bagi-dokter Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Dokter Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-atas-jasa-persewaan-ruangan Jasa Persewaan Ruangan Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi : jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-keberatan-atas-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan Alasan Pengajuan Keberatan Dalam hal Wajib Pajak (WP) merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai : luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya. Perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan Pegawai Pajak. Persyaratan Pengajuan Keberatan Untuk dapat dipertimbangkan sebagai permohonan keberatan, pengajuan keberatan harus memenuhi syarat formal […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/keberatan-banding-dan-peninjauan-kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pengalihan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati adalah merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: selain Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-npwp-dan-manfaatnya Untuk melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi sekaligus sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak akan diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran, sehingga seluruh administrasi perpajakan terkait dengan Wajib Pajak tersebut akan menggunakan NPWP yang dimaksud. A. Pengertian 1. Wajib […]

1. Kode Kantor        :20    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sumatera Utara I    Alamat                :Jl. Diponegoro No.30A  GKN Lt. IV    Nomor Faksimili        :4538340   2. Kode Kantor        :123    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan    Alamat                :Gedung Graha […]

1. Kode Kantor : 170Unit Kerja : Kanwil DJP Jawa Tengah IAlamat : Jl. Imam Bonjol No. 1DNomor Faksimili : 3540416 2. Kode Kantor : 511Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya SemarangAlamat : Puri Anjasmoro Blok H-5 No. 39Nomor Faksimili : 7622693 3. Kode Kantor : 501Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) […]

A. Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah […]

Aturan Peralihan dari PER No.32/PJ/2009 yang berlaku s.d. 31 Desember 2013 dan terbitnya PER No.14/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 berlaku ketentuan peralihan sesuai dengan Pasal 8 Perdirjen ini : Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Januari s.d. November 2013 dilakukan setelah PER No.14/PJ/2013 maka dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/cermati-daftar-pkp-yang-dicabut-agar-terhindar-dari-sanksi-perpajakan Oleh Moh Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Bila kita cermati  akhir-akhir ini, sering kita lihat di media cetak ataupun media internet (utamanya situs www.pajak.go.id) pengumuman tentang perusahaan yang telah dicabut status Pengusaha Kena Pajaknya (PKP). Apa itu Pengusaha Kena Pajak? Apa konsekuensi hukum dari dicabutnya PKP? Kenapa mesti diumumkan? Pengusaha Kena […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-fasilitas-pajak-penghasilan-bagi-wajib-pajak-yang-menanamkan-modal-pada-bidang Latar Belakang Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu; Untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31 A Undang-Undang Pajak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-ppn-terutang-bagi-pkp-yang-melakukan-kegiatan-tertentu-pedagang-kendaraan Pengertian Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan : penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau penyerahan emas perhiasan secara eceran. Kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, yang bukan baru, memiliki nomor polisi dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang. Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb Pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP). Dasar Penerbitan SKP SKP diterbitkan apabila : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) : tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh WP; tidak […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.   HAK ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-hadiah-undian Hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan Objek PPh yang bersifat final. Tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian dan dipotong oleh penyelenggara undian. No Tarif Besaran Hadiah Undian 1 25% (dua puluh lima persen) Jumlah bruto hadiah undian Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan […]