Berita

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengurangan-pbb Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal : Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu : Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnya Bunga deposito, bunga tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan objek PPh yang bersifat final. Besarnya PPh bersifat final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:   Objek Pajak Subjek Pajak Tarif Bunga Deposito/Bunga Tabungan/Diskonto SBI Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT 20% […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/gebrakan-masif-e-spt-masa-pph-pasal-21 Senin, 20 Januari 2014 – 17:07 Oleh Rizmy Otlani Novastria, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Keluar dari zona nyaman serta melakukan gebrakan-gebrakan baru untuk menuju sistem administrasi perpajakan Indonesia yang dapat diandalkan seolah menjadi program tiada henti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dewasa ini. Berbagai upaya masif telah dilaksanakan DJP untuk memperbaiki sistem administrasi […]

1. Kode Kantor        :50    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi    Alamat                :Jl. M. Husni Tamrin     Nomor Faksimili        :              7050168, 22342, 213561              (0741) 22534   2. Kode Kantor        :331    Unit Kerja            :Kantor […]

1. Kode Kantor        :120    Unit Kerja            :Kanwil DJP Jakarta Utara    Alamat                :Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 8-9 Jalan M.I. Ridwan Rais No.5A-7, Jakarta Pusat 10110   Nomor Telepon    : 021- 3442473, 3505640    Nomor Faksimili   : 021- 3442762   2. Kode Kantor        :46    Unit Kerja   […]

Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang BPJS Kesehatan: Apa itu BPJS ? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. […]

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP Pemotong. Kolom (1)      : cukup jelas Kolom […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pemberian-data-dan-informasi-kepada-direktorat-jenderal-pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diatur kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 35 dan 35A KUP; Pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak ini digunakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara. Pasal 35 yang dimaksud adalah […]

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-saat-pembuatan-tata-cara-penggantian-dan-pembetulan-faktur-pajak Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak harus dibuat pada: saat penyerahan BKP dan/atau JKP; saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN. Saat Pembuatan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-pemberitahuan-pajak-terhutang-sppt-pbb Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Hak Wajib Pajak Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor […]

Sumber : https://www.pajak.go.id/content/pembayaran-pajak Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.   KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: Membayar sendiri pajak yang terutang: Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-keberatan-pajak Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.   A. Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas: 1. Surat Ketetapan Pajak […]

Untuk lebih memahami berbagai ketentuan mengenai administrasi perpajakan, berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai istilah-istilah perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang […]

1. Kode Kantor        :260    Unit Kerja            :Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Teng    Alamat                :Jl. Urip Sumohardjo GKN    Nomor Faksimili        : 456976(sekre), 456857   2. Kode Kantor        :812    Unit Kerja            :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar    Alamat               […]

1. Kode Kantor : 110 Unit Kerja : Kanwil DJP Jakarta Timur Alamat : Menara Selatan Gd Menara Jamsostek Lantai 3-4 Jl. Gatot Subrot Nomor Faksimili : 2526075, 2524992 2. Kode Kantor : 7 Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur Alamat : Wisma Aldiron Pancoran Suite 004-009 Lt dasar Jl.Gatot Subroto […]

Bagaimana pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan? Pentahapannya sebagai berikut: Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : PBI Jaminan Kesehatan Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya Anggota Polri /Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan […]

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VIII   Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] Mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01-2014 NPWP Pemotong       : Diisi dengan NPWP Pemotong. Tabel Kolom (1)      : cukup jelas Kolom (2)      : Diisi […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-jasa-konstruksi Pengertian Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi; Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-cara-menghitung-ppn-dan-ppnbm Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN dan PPnBM Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas: ekspor Barang Kena Pajak (BKP) […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-tata-cara-pembayaran-pbb Pembayaran dapat dilakukan melalui : Bank atau Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran yang tercantum pada SPPT atau; Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. Tempat Pembayaran Elektronik Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM/teller/fasilitas lain.  Keuntungan pembayaran PBB melalui tempat pembayaran elektronik ini […]

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-komisi-penjualan PT Cell Indonesia Distributor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan, pemasaran dan distribusi handphone dengan merek “Celli” melalui distributor yang meliputi wilayah pemasaran seluruh Indonesia. Dalam bulan September 2011, PT Cell Indonesia Distributor memberikan diskon sebesar Rp. 20 juta kepada PT Bagusphone atas pembelian pada bulan September 2011 sebesar Rp. […]